Rapat paripurna DPRD Kutai Kartanegara

POSKOTAKALTIMNEWS.COM, KUTAI KARTANEGARA- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar pada 2024 mendatang, diproyeksikan akan meningkat sekitar Rp. 9,3 trilliun.

Hal itu diungkapkan oleh Wakil Bupati Kukar H Rendi Solihin pada saat Rapat Paripurna tentang penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA), dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024.

"Diproyeksikan APBD 2024 sekitar 9,3 triliun. Proyeksi APBD meningkat karena ada beberapa variabel yakni transfer pusat DBH kita naik, sehingga APBD kita naik," ucap Rendi Solihin.

Ia menyebutkan, dari DBH sekitar 8,79 triliun, hal itu jauh lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Artinya masih ada kemungkinan bertambah karena ada Silpa, kurang bayar, hingga deposita dana.

"Untuk pembagian skala prioritasnya, kita mengacu pada mandatory spending baik infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan jelas sudah diatur," ungkapnya

Sehingga tidak mungkin pembagian skala prioritas keluar dari koridornya, ketika APBD Kukar naik pastinya semua sektor bisa menjadi lebih besar juga pembangunannya.

Dalam hal ini dengan APBD tinggi pasti ada kekhawatiran akan serapan rendah, namun hal ini harus dievaluasi dari tahun sebelumnya atau yang sedang berjalan ini.

"Seperti tahun ini ada keterlambatan yang terjadi, karena ada beberapa hal teknis seperti teknis administrasi yang haru diclearkan" pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Kukar Abdul Rasyid mengatakan, hari ini (24/7/2023) DPRD Kukar bersama dengan pemerintah daerah melaksanakan beberapa rapat paripurna diantaranya penyampaian laporan Banggar terhadap pelaksanaan APBD 2022, kemudian penyampaian rancangan kebijakan umum APBD (KUA), dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) APBD 2024

"Dan rapat paripurna yang terkahir berkaitan dengan penyampaian realisasi semester pertama dan prognosis 6 bulan berikutnya tahun anggaran 2023," kata Abdul Rasyid.

Ia menyebutkan, dari rapat paripurna yang pertama telah mendengar bersama apa yang disampaikan oleh Badan Anggaran. Salah satunya DPRD Kukar menyoroti tingginya angka kemiskinan di Kukar, kualitas pembangunan infrastruktur dan lainnya.

"Semua hal tersebut yang telah dirapatkan pada paripurna ini, dapat menjadi perhatian pemerintah daerah kedepannya, pelan pelan akan kita benahi semuanya," sebutnya.(riz/adv)